Konflik Kepemilikan Pulau Dokdo/Taheshima Antara Jepang dan Korea Selatan Memanas

Konflik Kepemilikan Pulau Dokdo/Taheshima Antara Jepang dan Korea Selatan Memanas

Bottom of Form

Korea Selatan telah memanggil seorang pejabat kedutaan besar Jepang, untuk memprotes jajak pendapat kontroversial pada sekelompok pulau yang disengketakan. Korea Selatan menilai survey yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang tidak etis dan mengganggu hubungan kedua negara, apalagi pulau yang dimasukan dalam materi survey tersebut masih dalam sengketa antara Korea Selatan dan Jepang.

Pemerintah Jepang yang melakukan survei terhadap 3.000 orang dewasa Jepang di atas usia 20, pada kedaulatan pulau-pulau, yang dikenal sebagai Dokdo di Korea dan Takeshima di Jepang.

Hasil jejak pendapat tersebut menyatakan bahwa 60 persen dari mereka berpendapat bahwa pulau Takeshima masuk dalam wilayah Jepang, walaupun Korea Selatan juga mengklim pulau tersebut masih dalam kawasan nasional Korea Selatan.

Korea Selatan telah membuat pengaduan resmi ke Takehiro Funakoshi, urusan politik menteri Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Pemerintah Korea Selatan telah disebut jajak pendapat sebuah 'tindakan provokatif' terhadap wilayahnya.

Klaim yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Kepulauan Dokdo atau Takeshima mendapat tentangan dari Jepang yang merasa memiliki pulau itu dengan sah.

Jepang menganggap Kepulauan Dokdo sebagai bagian dari kedaulatannya berdasarkan pada persetujuan Perjanjian San Francisco. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Jepang tidak harus mengembalikan Pulau Dokdo kepada Korea, bahkan dalam pasal 2 perjanjian tersebut sama sekali tidak disinggung mengenai kewajiban Jepang untuk mengembalikan Pulau Dokdo hanya diwajibkan untuk mengembalikan sebagian wilayah Rusia.

Awal dari kepemilikan Jepang atas pulau Dokdo berdasarkan pada aneksasi Jepang ke Semenanjung Korea yang mengakibatkan pihak Korea masuk dalam daftar negara jajahan Jepang.

Dengan aneksasi tersebut Jepang mengambilalih hak wilayah maupun urusan diplomatik Korea. Berdasarkan pada perjanjian itu Jepang merupakan pemilik yang sah, Jepang telah memasukan pulau tersebut kedalam sebuah distrik territorial atau prefektur, yaitu prefektur shimane dan telah melakukan efektifitas di pulau tersebut.

Kepemilikan Jepang yang sah atas pulau Dokdo mendapat bantahan dari Korea Selatan. Pihak Korea Selatan juga merasa memiliki pulau tersebut. Menurut Korea Selatan, pulau tersebut merupakan bagian dari wilayahnya berdasarkan pada fakta sejarah yang ada. Korea telah memiliki pulau tersebut sejak jaman tiga kerajaan pada tahun 512 masehi.  Dokdo atau Takeshima adalah pulau yang terletak kira-kira di pertengahan antara Semenanjung Korea dan kepulauan Jepang (pada 37 ° 14 26,8 N dan 131 ° 52 10,4 E).        

Sebenarnya, Dokdo bukan satu pulau tapi merupakan gugusan pulau. Dokdo terdiri dari dua pulau utama, Dongdo (Pulau Timur) and Seodo (Pulau Barat), yang sekitar 89 batu-batu yang lebih kecil tersebar. Kawasan Dongdo memiliki luas 73297m ², dan Seodo memiliki luas 88639m ². Total luas kawasan Dokdo adalah 187.453 m².         

Opini Saya :

Perseteruan jepang dengan Korea selatan tentang kepemilikan pulau Dokdo atau Taheshima sebenarnya hanya segelintir kasus konflik kedua negara tersebut. Sebelumnya bnayak perseteruan yang terjadi antar kedua negara tersebut. Dikatakan bahwa kedua negara ini adalah tetangga yang jaraknya tidak terlalu jauh, seperti indonesia dengan malaysia. Namun apa mau dikata pepatah mengatakan “Tetangga yang paling dekat adalah musuh yang paling dekat pula” .itulah peribahasa yang saya rasa cocok untuk menggambarkan kondisi kedua negara tersebut.

Awal ketegangan dimulai dari perang dunia 2 dimana jepang menduduki kekuasaan korea saat itu korea resmimenjadi jajahan jepang. Sampai terdengar kasus bahwa biang dari pecahnya Korea menjadi korea Utara dan Selatan adalah buntut dari pendudukan jepang.

Pasca perang dunia 2 jepang menyerahpada sekutu, saat itu bagian utara korea banyak singgah pihak dari Uni Soviet (Rusia) dan bagian selatan banyak tentara Amerika yang mendiaminya. Maka saat jepang menyerahkan kekuasaan pada sekutu terbagilah korea menjadi dua bagian, dengan faham negara yang berbeda satu sama lain. Korea selatan banyak dipengaruhi amerika denagan faham liberalnya sedangkan Korea utara saat itu banyak dipengaruhi Uni Soviet dengan faham Komunis. Hingga hubungan korea selatan dan utara menjadi  jauh dan disekat dengan faham yang berbeda.

Pihak Korea selatan mengklaim jepanglah biang dari pecahnya korea, bukan hanya di bangku pemerintahan yang percaya klaimtersebut dari kaum sipilpun saat ditanya jajak pendapat tentang perseteruan korea utara dan selatan banyak responden yang menjawab ini ulah jepang. Seperti tidak ada lagi ikatan kekerabatan sesama negara asia, kedua negara ini terus bersitegang persaingan demi persaingan terjadi antar kedua negara tersebut.

Pernah pula terjadi ketegangan antara kedua negar tersebut, seperti dilansir pada

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Ketegangan hubungan diplomatik antara Korea Selatan (Korsel) dan Jepang terulang.  Menteri Luar Negeri Korsel, Yun Byung-se mendadak membatalkan kunjungannya ke Tokyo. Pembatalan adalah bentuk protes Seoul atas kunjungan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe ke Kuil Yasukuni.
"Sikap kami tetap sulit menerima kunjungan (ke Kuil Yasukuni) tersebut. Menteri Yun memutuskan untuk (membatalkan) kunjungan kali ini," kata seorang pejabat Kemenlu di Seoul seperti diberitakan laman berita resmi Korsel, Yonhap, Senin (22/4).
Ketegangan kali ini adalah kesekian kali bagi dua negara. Padahal Korsel secara geopolitik adalah mitra keamanan Jepang dalam persoalan Korea Utara. Dua negara bersama Amerika Serikat (AS) beberapa pekan terakhir akur menyikapi situasi di Semenanjung Korea.
Namun, persoalan sejarah dan nasionalisme kerab membuat Korsel (juga Cina dan Taiwan) dengan Jepang saling membuat ketersinggungan. Perdana Menteri Abe pada Ahad (21/4), kembali mengunjungi Kuil sengketa Yasukuni untuk kesekian kali.
Abe berkunjung ke kuil yang berada di Tokyo itu untuk menghormati jasa para pendahulunya yang gugur dalam Perang Asia Timur di era Perang Dunia ke dua. Abe yang berdiri diatas nasionalisme negaranya menganggap kunjungan itu adalah kemestian.
Abe tidak sendiri. Dihari yang sama, Wakil Perdana Menteri Taro Aso juga ikut "berziarah" di kuil tersebut. Sedangkan beberapa anggota kabinet baru bentukan Abe, juga mengunjungi kuil kontroversi itu sehari sebelum kunjungan Abe, Sabtu (20/4).
Bagi Korsel, kunjungan itu adalah penghinaan. Di tempat tersebut adalah makam dari 14 serdadu Jepang yang dicap internasional sebagai penjahat perang kelas tinggi. 14 nama pendahulu Abe tersebut bertanggung jawab atas kematian 2,5 juta rakyat tiga negara (Korsel, Taiwan, Cina).
Pada 2003 Cina, pernah "memaki" Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi yang berkunjung ke rumah ibadah penganut Shinto tersebut. Pada 2012, saat menjabat sebagai Ketua Parlemen Abe juga mendapat kecaman dari tiga negara lantaran kunjungan serupa.
Jubir Kemenlu di Seoul, Cho Tai-young mengatakan, hubungan bilateral dua negara akan rusak lantaran sengketa ziarah ini. Seoul kata dia, sudah meminta agar pemerintah di Tokyo menyadari ketersinggungan masyarakat di negaranya. (data diambil  dari REPUBLIKA.CO.ID , terbitan 22 April 2013)

Masih banyak kasus yang terjadi antar kedua negara tersebut bahkan pada tahun 2014 inipun banyak serangkaian ketegangan yang terjadi, seolah luka dari peristiwa sejarah tak dapat dilupakan begitu saja dari ingatan korea.

Akhir dari tulisan ini saya berpesan pada diri pribadi dan semuanya, janganlah terlalu membesarkan ketegangan yang terjadi dengan tetangga bisa jadi dari ketegangan tersebut ada pihak luar yang malah mendapat keuntungan dari ketegangan tersebut. Seperti ketegangan jepang dan korea, bisa jadi ada pihak luar yang malah di untungkan dengan ketengannya, misal dari pihak liberalis barat ataupun pihak komunis yang memang keduanya sedang gencar-gentar bersaing mendapat pengaruh dari negara-negara asia. Tidak hanya jepang dan korea, konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaisyapun bisa jadi lahan berebut pengaruh kedua paham tersebut.

Sekian dari tulisan saya, jika ada yang kurang berkenan dengan tulisan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukankah negara kita negara yang yang demokrasi?, yang katanya bebas berpendapat?,